– Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama Sulawesi Selatan (PWNU Sulsel) menggelar Dialog Akhir Tahun dgn mengusung tema “Refleksi dan Proyeksi di Tengah Perubahan Zaman”, Sabtu, 28 Desember 2019.

Kegiatan yg
dihelat di Red Corner Cafe, Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, tersebut
menghadirkan sejumlah pembicara, salah satunya Kader NU Sulsel yg juga merupakan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Hasanuddin (Fisip Unhas), Prof Dr M Basir Syam.

Pada kesempatan itu, Prof Basir
mengatakan bahwa dimanapun konsep negara berangkat
dari hasil kesepakatan politik, bukan dari unsur paksaan.

“Ya jelas, bahwa
apapun yg namanya negara itu bukan suatu paksaan. Negara itu ialah kompromi
politik, bukan suatu paksaan,” tegas Prof Basir.

“Oleh sebab itu, kalau khilafah mau dipaksakan, jelas mau berhadapan
dgn negara-negara nasional,” sambungnya.

Maka dari itu, ia menegaskan bahwa konsep khilafah tak mau pernah
diterima di negara manpun selama masih mengandung unsur paksaan.

“Kecuali di negara-negara yg telah kolaps dan tak berdaya lagi,”
terangnya.

“Di manapun,
tidak ada satu negara yg dapat menerima khilafah dgn memaksakan. Saudara
saja tak dapat. Kecuali negara-negara yg keok. Yang keok itu seperti Irak,
tapi sekarang kan telah menolak,” lanjutnya.

Dalam paparan materinya, Prof Basir juga membeberkan sejumlah peran strategis NU dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.

“Secara
sosial, NU memiliki pandangan dan prinsip sosial yg baik. Sebab kalau tidak,
maka telah lama negara ini hancur,” kata Prof Basir.

Selain itu, ia
juga memberi penilaiannya terkait strategi NU di kancah politik nasional.

 â€œDari segi strategi politik,
orang NU ada dimana-mana sehingga dapat masuk pada semua partai. Mengapa? Karena
pandangan para ulama NU sesuai dgn NKRI, tak ada pertentangan. Beda dgn
orang-orang yg mau khilafah,” pungkasnya.